Disinyalir Lamban Tangani Dugaan Penganiayaan di Bandara Soetta, Ketua PPMR Desak Polresta Bandara Soetta

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:43 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

PEKANBARU – Lambannya penanganan hukum oleh Polres Kota Bandara Soekarno Hatta atas perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Legislatif (DPRD) Kota Pekanbaru dari Fraksi PDIP berinisial (Z) terhadap Korban, Firman yang juga Anggota Legislatif Kota Pekanbaru dari Fraksi Hanura di Bandara Soekarno Hatta, pada Sabtu, 8 Agustus 2026, mendapat kecaman dari Tokoh Masyarakat Riau yang juga Ketua Umum Persebatinan Pemuka Masyarakat Riau (PPMR), Ir. H. Nasrun Effendi, MT.

Menurut, Nasrun Effendi yang didampingi Sekjen PPMR, terlepas apapun persoalan antara terduga Pelaku dengan Korban, kalau sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polresta Bandara Soekarno Hatta, bila sudah mencukupi bukti adanya penganiayaan, wajib ditangani segera, tidak ada alasan untuk membiarkan kasus ini berlarut – larut.

Apalagi, kata Nasrun Effendi, Bandara Soekarno Hatta merupakan salah satu objek vital, pintu masuk para tamu dari luar negeri, seharusnya penanganan terhadap kasus ini menjadi salah satu prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti. Jangan image Bandara Internasional Soekarno Hatta ke depannya jadi tercoreng hanya gara-gara penanganan hukum di Polresta Soetta tidak maksimal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah 2 bulan lebih kasus ini dilaporkan, tapi belum ada pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor. Hukum harus adil, siapa pun yang berbuat tindakan kriminal apalagi di tempat objek vital, harus diproses,” ujar mantan Pj. Walikota Dumai ini.

Saat disinggung terkait lambannya jawaban dari Gubernur Riau, S.F Hariyanto atas surat Sat Reskrim Polres Bandara Soekarno Hatta tertanggal 26 Agustus 2026, dalam hal Permohonan Izin/Persetujuan Tertulis untuk memeriksa Terduga Pelaku/Terlapor (Z) dan Korban/Pelapor (Firman-red), mantan Birokrat Pemprov Riau ini mengatakan, kalau kasus ini tidak mau jadi bola liar, Gubernur Riau secepatnya memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta.

“Gubernur Riau jangan menunda – nunda jawaban surat dari Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta, biarkan proses hukum berjalan. Karena negara kita negara hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum,” kata Nasrun Effendi kepada Awak Media di Moyakopitiam, jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru, Selasa (20/10/2026) pagi, saat diminta tanggapannya terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Legislatif Kota Pekanbaru (Z) terhadap Firman yang juga merupakan Anggota Legislatif Kota Pekanbaru.

Sementara, Penyidik Polresta Soekarno Hatta yang menangani kasus ini, Jon Lubis, saat ditanya oleh Awak Media melalui pesan chat WhatsApp, Selasa (20/10/2026) siang, terkait informasi yang diterima awak media bahwa Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta telah 2 kali mengirim surat kepada Gubernur Riau sejak 26 Agustus 2026 perihal permohonan izin/persetujuan tertulis untuk memeriksa Pelapor dan Terlapor, hingga berita ini ditayangkan belum mendapat jawaban.

Baca Juga:  DIDUGA PENGGELAPAN ENERGI NEGARA DI TUKS PT SUMBER KENCANA INHU — DESAK KAPOLRI TURUNKAN TIM INVESTIGASI KHUSUS

Begitu juga dengan pertanyaan yang diajukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-XII/2014 mengenai batas waktu jawaban surat Kepala Daerah (Gubernur), Jon Lubis tidak memberikan jawaban.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov. Riau, Yan Dharmadi, beberapa pertanyaan yang diajukan terutama terkait surat Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta kepada Gubernur Riau yang belum mendapat jawaban, hingga berita ini ditayangkan Awak Media belum mendapat penjelasan.

Seperti diketahui, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, MK menegaskan bahwa proses penyidikan atau pemeriksaan pidana terhadap Anggota Legislatif harus melalui izin kepala pemerintahan

Polisi secara aturan formil harus meminta persetujuan tertulis dari Gubernur sebelum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota (Tingkat 2) yang terjerat kasus pidana. Namun, aturan ini memiliki pengecualian penting di mana izin Gubernur tidak berlaku/tidak diperlukan.

Persetujuan tertulis dari Gubernur tidak diperlukan jika kasus penganiayaan atau tindak pidana tersebut memenuhi kondisi di bawah ini (merujuk pada pasal-pasal pengecualian dalam UU MD3/UU Pemerintahan Daerah yang bersesuaian dengan semangat putusan MK):

• Tertangkap Tangan: Jika anggota DPRD tersebut tertangkap tangan langsung saat melakukan penganiayaan atau tindak pidana di lokasi kejadian.

• Tindak Pidana Khusus atau Diancam Pidana Mati/Seumur Hidup: Kejahatan yang disangkakan memiliki ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau merupakan tindak pidana khusus (seperti korupsi, terorisme, dan narkotika).

• Batas Waktu 30 Hari Berlalu: Jika kepolisian telah melayangkan surat permohonan izin kepada Gubernur, namun dalam waktu 30 hari Gubernur tidak memberikan jawaban (tidak mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan), maka proses pemanggilan dan pemeriksaan dapat langsung dilakukan oleh penyidik tanpa harus menunggu izin tersebut keluar.

Catatan : Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dengan menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Follow WhatsApp Channel updateberantas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Terlibat Jaringan BBM Ilegal di Kawasan Indragiri Hulu, Praka Sihombing Memilih Bungkam Saat Dikonfirmasi
DELAPAN KLM BEROPERASI DAN BONGKAR MUAT PADA MALAM HARI TUAI SOROTAN! MAUNG RIAU INGATKAN BEA CUKAI JANGAN TUTUP MATA
TERBONGKAR JALUR PEMBALAKAN LIAR DI INHU: MASUK LEWAT SUNGAI MENGKUANG, KAYU ILEGAL DIKUMPULKAN DI GUDANG KAYU BOS AYI KAMPUNG PULAU, ANDIKA PROVOS KODIM INHU DIDUGA TERLIBAT
Dugaan Penagihan Ilegal di Somel Kuantan Mudik Kasang, Sosok Oki Diduga Sebagai Pengurus Utama yang Membuat Aktivitas Tetap Berjalan
JEJAK DANA DAN REKAMAN LAPANGAN TERUNGKAP; DESAK IRJEN POL. ARMAN ACHDIA T, S.I.K., M.SI. KAPOLDA RIAU USUT JARINGAN DUGAAN TOGEL LINTAS PROVINSI DI INHU
INDRAKO SUDAH DISOROT BERKALI-KALI, PETI DI TOBEK PANJANG,DESA KOTO TALUK TETAP BEROPERASI — PENINDAKAN DIDUGA HANYA DRAMA PANGGUNG
SOMEL PURI KUANTAN MUDIK,BULAN JUNI TERPASANG GARIS POLISI KINI TERPANTAU AKTIF; DUGAAN MANDULNYA PENEGAKAN HUKUM TERHALANG PERWIRA AKTIF ?
DIDUGA PENGGELAPAN ENERGI NEGARA DI TUKS PT SUMBER KENCANA INHU — DESAK KAPOLRI TURUNKAN TIM INVESTIGASI KHUSUS
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 13:57 WIB

Diduga Terlibat Jaringan BBM Ilegal di Kawasan Indragiri Hulu, Praka Sihombing Memilih Bungkam Saat Dikonfirmasi

Rabu, 18 November 2026 - 13:09 WIB

DELAPAN KLM BEROPERASI DAN BONGKAR MUAT PADA MALAM HARI TUAI SOROTAN! MAUNG RIAU INGATKAN BEA CUKAI JANGAN TUTUP MATA

Kamis, 12 November 2026 - 09:40 WIB

TERBONGKAR JALUR PEMBALAKAN LIAR DI INHU: MASUK LEWAT SUNGAI MENGKUANG, KAYU ILEGAL DIKUMPULKAN DI GUDANG KAYU BOS AYI KAMPUNG PULAU, ANDIKA PROVOS KODIM INHU DIDUGA TERLIBAT

Selasa, 10 November 2026 - 14:37 WIB

Dugaan Penagihan Ilegal di Somel Kuantan Mudik Kasang, Sosok Oki Diduga Sebagai Pengurus Utama yang Membuat Aktivitas Tetap Berjalan

Jumat, 6 November 2026 - 11:49 WIB

JEJAK DANA DAN REKAMAN LAPANGAN TERUNGKAP; DESAK IRJEN POL. ARMAN ACHDIA T, S.I.K., M.SI. KAPOLDA RIAU USUT JARINGAN DUGAAN TOGEL LINTAS PROVINSI DI INHU

Berita Terbaru